RUWET, Hak Angket Diketok Meski Banyak Yang Menolak,PKS Hanya Membisu

RUWET, Hak Angket Diketok Meski Banyak Yang Menolak,PKS Hanya Membisu

Baca Juga

WARTABALI.NET - Carut marut Hak Angket untuk KPK yang dianggap banyak orang sebagai pelemahan untuk KPK ini akhirnya diketok dalam rapat paripurna tadi, artinya apa, pelemahan KPK akan segera dibahas, dan hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan sikap anti korupsi dari semua lembaga, tapi bagaimana bisa ketokan palu FAhri Hamzah tadi bisa terjadi, simak bagaimana carut marut ini dimulai



- Hak angket e-KTP terhadap KPK usulan Komisi III akhirnya disetujui lewat ketok palu Wakil Ketua DPR yang memimpin sidang paripurna, Fahri Hamzah, meski banyak penolakan. Tidak seperti yang diucapkan, Fraksi PKS di sidang paripurna tak menyampaikan penolakannya.

Sebelum PKS, ada tiga fraksi yang menolak e-KTP. Yakni PKB, Demokrat, dan Gerindra. Kemudian Fraksi PKS menyusul mengatakan menolak jelang rapat paripurna pagi tadi.

"Sesuai kajian fraksi dan arahan DPP, Fraksi PKS memutuskan tidak ikut menandatangani hak angket agar tidak terkesan mengganggu KPK dalam menegakkan hukum (pemberantasan korupsi)," ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam keterangannya sebelum rapat paripurna, Jumat (28/4/2017) pagi ini.
[ads-post]
Meski secara resmi menolak hak angket, Fraksi PKS tidak melarang anggotanya meneken usulan hak angket. Hanya saja, Fraksi PKS tak menyampaikan sikapnya ini si sidang paripurna siang harinya

Pada sidang paripurna pembahasan hak angket, hanya tiga fraksi yang bersuara. Usai Komisi III DPR membacakan usulan hak angket, Fraksi Gerindra menjadi yang pertama menyatakan penolakan.

"Di akhir kesimpulan Gerindra memiliki pandangan beda, Gerindra menolak hak angket ini," ujar anggota Fraksi Gerindra DPR Martin Hutabarat di sidang paripurna.

Martin menyebut pada awalnya argumentasi yang disampaikan Taufiqulhadi, anggota Fraksi Nasdem yang mewakili Komisi III membacakan usulan hak angket, menarik dan masuk akal. Tetapi kemudian ada argumen yang tak bisa diterima oleh Partai Gerindra.

"Argumentasi tadi menarik bahwa ada satu undang-undang yang berdampak luas kepada kehidupan masyarakat bahwa selama ini KPK sudah merugikan rakyat banyak. Mungkin ada baiknya kita bertanya kepada konstituen kita, apa betul aspirasi rakyat atau kita sendiri? Kalau betul aspirasi kita sendiri berarti kita bunuh diri," sebut Martin.

Kemudian Fraksi Demokrat diwakili oleh Erma Suryani juga menyerukan penolakan itu. Penolakan tersebut juga atas perintah dari Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Hak angket menurut kami bisa mengarah kepada pelemahan KPK, dengan demikian Fraksi Demokrat tidak setuju hak angket terhadap KPK," ucapnya.

Pernyataan Erma disambung oleh Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz dari Fraksi PKB. Menurutnya hak angket yang digulirkan karena KPK menolak membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani terkait korupsi e-KTP itu justru akan melebarkan persoalan.

"Kami dari Fraksi PKB tidak bermaksud menggunakan hak angket, alangkah baiknya persoalan yang ada yang disampaikan pengusul angket mungkin bisa melalui Panja Komisi III sehingga orang-orang bisa memahami betul duduk masalah, kalau hak angket melebar karena tidak memahami duduk perkara Fraksi PKB menolak," ujar Eem.

Meski ada penolakan-penolakan, Fahri Hamzah tetap mengetok usulan hak angket tanda persetujuan. Interupsi-interupsi dari anggota DPR pun diabaikan dan akhirnya membuat sejumlah anggota dewan walk out dari sidang paripurna, termasuk Fadli Zon.

Hingga akhir sidang paripurna, tak ada satu pun interupsi atau pernyataan sikap dari Fraksi PKS. Panitia khusus (pansus) hak angket akan dibentuk pada 17 Mei mendatang usai masa reses. [dtk]

Related Posts

RUWET, Hak Angket Diketok Meski Banyak Yang Menolak,PKS Hanya Membisu
4/ 5
Oleh